Antarmuka

POLITIK DEVIDE ET IMPERA BELANDA ILHAMI POLITIK INDONESIA Meski Belanda sudah tak menduduki Indonesia lagi, meski Jepang sudah tak menjajah Indonesia lagi, dan meskipun Indonesia telah memproklamirkan diri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat sejak tahun 1945. Ternyata bahaya penjajahan itu masih tetap ada hingga kini. Mengapa demikian? POLITIK INDONESIA DIBAWAH TEKANAN ASING Keberadaan asing di Indonesia masih tetap hingga kini dan bahkan bisa jadi kita sedang 'dijajah' saat ini. Apabila pihak yang bertanggung jawab tidak amanah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki negara ini. Hal itu mungkin terjadi. Hampir tidak ada bedanya dengan jaman penjajahan Belanda dahulu kala. Dengan adanya kepentingan asing dengan sumber daya Indonesia, maka asing tak lepas dari usaha ikut menentukan kebijakan politik di Indonesia. Ini yang harus diwaspadai. RIWAYAT POLITIK INDONESIA DIPENGARUHI BELANDA SAAT JAJAH INDONESIA Selama 350 tahun Indonesia dibawah penjajahan Belanda. Ketika i...

SBY SEGERA PECAT KADER PARTAI DEMOKRAT YANG TAK TANDA TANGANI PAKTA INTEGRITAS. Gak main-main, untuk membersihkan partai, SBY langsung pecat kader partai yang tak taat tanda tangani pakta integritas. Apakah ini dimakaudkan untuk menyindir Anas yang dinonaktifkan selama menjalani pemeriksaan KPK? Pakta Integritas yang dinilai sebagai instrumen penting untuk membersihkan partai nampaknya mencium adanya upaya yang dilakukan kader yang tindakannya justru menurunkan citra partai. Partai Politik mulai bersaing untuk merebut perhatian masyarakat di tahun 2013 ini sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2014 yang akan datang. Pakta integritas  merupakan pernyataan loyalitas terhadap partai sebagai bukti kesediaan kader untuk tinduk patuh pada AD/ART partao.

Elit politik mulai menysusun strategi melancarkan pencitraan baik mereka yang duduk di pemerintahan  maupun lembaga negara lainnya. Kondisi seperti ini rawan konflik yang memicu terancamnya keamanan negara. Pemerintah dan elit pejabat diharapkan lebih mewaspadai terancamnya keamanan apalagi yang berhubungan dengan integritas NKRI . Di tengah para elit partai menyusun strategi untuk mempersiapkan pesta demokrasi pileg 2014 mendatang, bahaya konflik internal partai maupun antar golongan harus tetap diwaspadai. Pengawasan pulau-pulau terluar dan pemerataan pembangunan di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ini memerlikan perencanaan terpadu cetak biru pembangunan kawasan perbatasan ataupun pulau terluar serta realisasi perencanaan tersebut. Hal ini mengingat masih minimnya pembangunan infrastukrut di kawasan perbatasan seperti perbatasan dengan Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Timor Leste .

ANAS TAK MERASA DINONAKTIFKAN. Meski tampuk pimpinan PD sudah diambil alih SBY , Anas tak merasa dinonaktifkan. Masyarakat menilai Anas menantang ketegasan SBY bila dirinya dinyatakan secata tegas non aktif? Sebagai seorang politisi sejati, agak Anas dinilai kurang sensitif dan legowo ketimbang Andi Malarangeng yang secara elegan mengundurkan diri sebagai Menpora beberapa waktu lalu terkait pemeriksaan KPK sehubungan dugaan korupsi Wisma Atlet Hambalang. Presiden SBY diakhir masa jabatannya menghadapi kenyataan partai yang telah dibentuknya dan berhasil menghantarkannya menjadi presiden selama dua periode berturut-turut hingga 2014 ini, mengalami kemerosotan elektabilitas akibat terkuaknya kasus korupai yang melibatkan elit partai Demokrat. Anas Ketua Umum Partai Demokrat masih berstatus sebagai saksi dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK bersikukuh ttap merasa menjadi Ketua Umum PD yang sah. Anas tak merasa dinonaktifkan, pasca pidato SBY di Cikeas malam tadi 8 Feb  2013 ia mal...

DINONAKTIFKAN PARTAI DEMOKRAT, ANAS MESTINYA LEGOWO. Demi menata dan memberaihkan dan menaikkan citra partai, Majlis Tinggi Partao Demokrat nonaktifkan Anas Urbaningrum selaku Ketua Partai. Langkah teraebut diambil menyusul Anas diharapkan lebih fokus menjalani pemeriksaan okeh KPK. SBY selaku Ketua Pembina Partai Demokrat menyebutkan Partai Demokrat melupakan dulu Pemilu 2014 sehingga betul-betul bisa foksu menata dan konsolidasi partai. Penonaktifan Anas dinilai sebagai upaya Par5a Demokrat untuk meningkatkan cutra parta dan elektabilitas yang berdasarkan hasil survey akhir-akhir ini dinilai semakin merosot. Prahara Partai Demokrat menemui puncak klimaksnya saat Partai peraih 20% suara ini pada pemilu 2009 mengalami konflik internal dimana elit politik partai justru saling serang dan menghendaki Anas Urbaningrum untuk mundur. Anas justru menyerang balik dengan mengatakan adanya politik sengkuni yang telah membisikkan isu negatif tentang dirinya dan mendorong dirinya untuk mundur terk...

KETUA PARTAI DEMOKRAT, ANAS URBANINGRUM TERSANGKA? . Banyak artikel politik Indonesia yang beredar di social media saat ini mengatakan Anas akhirnya sudah menjadi tersangka. KPK membantah hal tersebut. Agaknya opini publik yang terbentuk dengan obrolan politik di tanah air cukup kuat memperkirakan Anas sudah menjadi tersangka. Apalagi, KPK telah resmi menyatakan itu tidak benar. Jadi secara alami masalah seperti itu tidak harus menjadi berita lagi. "Apalagi dengan penyebutan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam berita. Apakah menyesatkan dan bisa merugikan citra Komisi sudah dalam posisi di trek saat ini," kata Pasek, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat, Gede Pasek Suardika. Masih misterinya kasus Anas yang namanya sempat disebut-sebut dalam beberapa kasus yang melibatkan Nazaruddin, Andi Malarangeng. Namun pada kenyataannya Anas belum terbukti menjadi tersangka. Anas bahkan menantang pihak yang menyatakan dirinya terlibat dalam kasus Wisma Atlet Hambalang dan...

Survey warga Jakarta yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional menunjukkan Jokowi punya elektabilitas sebagai Capres 2014. Hal ini dinilai terlalu dini oleh berbagai pihak. Mengapa demikian? Jokowi Ahok yang baru kurang dari 5 bulan bertugas sebagai Gubernur dan Wagub saat ini diharapkan bisa mewujudkan target-targetnya dalam mengatasi masalah Jakarta saat ini. Jika kelak pasangan Jokowi Ahok berhasil mengelola Jakarta, maka tentu itu akan menjadi karpet merah menuju Capres 2014. Benarkah Jokowi Miliki Elektabilitas Capres 2014? Survey yang menilai Jokowi pantas menjadi Capres 2014 menunjukkan minimnya sosok pemimpin yang digadang mumpuni saat ini. Panggung Politik di Indonesia yang saat ini masih menunggu hadirnya sosok pemimpin untuk menduduki kursi Presiden di Pilpres 2014 belum memiliki sosok yang pantas. Sehingga kondisi Jokowi di tengah-tengah berkibarnya popularitasnya mendorong opini masyarakat jika Jokowi pantas masuk bursa Capres 2014. Apakah dengan Elektabilitas itu Jokow...