Antarmuka

POLITIK INDONESIA DAN ELEKTABILITAS PD - Elektabilitas PD terus menurun. Pasca KLB di Bali, Elektabilitas PD masih dipertanyakan, apakah SBY dengan rangkap jabatan mampu menaikkan elektabilitas PD. Fungsionaris PD terus dibayangi oleh kekuatiran pecahnya PD karena terdiri dari beberapa kubu, seperti kubu Andi Malarangeng, kubu Anas, Kubu Marzuki Ali. Sehingga untuk menyatukan semua menjadi sebuah partai politik yang solid maka mengembalikan figur SBY sebagai pendiri partai untuk bertanggung jawab terhadap elektabilitas partainya. Dalam tahap ini PD dinilai pengamat politik SBY merangkap jabatan sudah terlalu banyak dan mempertanyakan fokusnya Ketua Harian yang juga menjabat Menteri Koperasi dan UKM dalam mengurusi partai. Merosotnya elektabilitas partai demokrat dimana hasil survey LSI menunjukkan elektabilitas PD turun dari 20% menjadi hanya 6% saja. Sontak hal ini membuat elit politik PD kelimpungan. Wajar saja PD kewalahan karena sekian banyak fungsionaris PD yang terlibat kasus kor...

Krisis Kepemimpinan - Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Bali pada hari ini 30/3/2013. Kongres tersebut dihadiri oleh perwakilan daerah se-Indonesia, 33 provinsi. Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) dalam rangka mengangkat Ketua Umum. Setelah Anas Urbaningrum melepas jabatan Ketua Umum, ternyata Partai Demokrat belum memiliki Pengganti.  Apa yang terjadi kemudian Partai Demokrat tampaknya mengalami krisis kepemimpinan. Dimana sosok SBY sebagai pendiri sekaligus Ketua Majlis Tinggi dan merupakan tokoh sentral masih belum mampu melakukan pengkaderan para fungsionaris Partai Demokrat sehingga kondisi dilematis dihadapi.  Dalam KLB secara aklamasi diputuskan SBY didukung oleh seluruh provinsi untuk menjabat sebagai Ketum Partai Demokrat. Agaknya SBY harus turun takhta untuk mengurusi partainya. Sedangkan Beliau masih menjabat sebagai presiden dan sekaligus majlis tinggi partai. Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi melihat bahwa Partai Demo...

KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI - Organisasi memerlukan figur pemimpin yang bisa menggerakkan seluruh komponen untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan haruslah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap organisasi berupa motivasi dan memberikan inspirasi arah kebijakan yang positif bagi keberlangsungan organisasi. Peranan Kepemimpinan dalam Organisasi menjadi semakin penting manakala terjadi konflik dalam organisasi. Inilah tipe pemimpin yang paling dicari untuk bisa menangani konflik secara bijaksana. Kepemimpinan dalam organisasi juga diharapkan dapat menjaga kelestarian organisasi melalui pengkaderan generasi penerusnya sehingga tujuan organisasi dan budaya organisasi yang sudah terbentuk dapat dilestarikan sedangkan budaya yang buruk dapat diperbaiki. Hal ini dapat mencegah terjadinya krisis kepemimpinan dalam organisasi. Ketiadaan kader yang bisa meneruskan tugas kepemimpinan dalam organisasi menjadikan ancaman bagi keberlangsungan organisasi tersebut. BEBERAPA PENGERTI...

Pengertian Pemilihan Umum – Salah satu cirri Negara demokratis debawa rule of law adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden maupun kepala daerah. Pemilihan umum bagi suatu Negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Pemilihan umum memiliki arti penting sebagai berikut: 1. Untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislative. 2. Membentuk dukungan yang mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka tertentu. 3. Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan eksekutif. Tujuan Pemilihan Umum Pada pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi. Secara umum tujuan pemilihan umum adalah 1. Melaksanakan kedaulatan rakyat ...

ELEKTABILITAS DAN POPULARITAS. Istilah-istilah yang dipergunakan dalam pemilihan umum banyak yang masih sulit dicerna rakyat biasa. Kalau rakyat tidak tahu apa yang dikatakan, untuk apa ada kampanye? Pertanyaan yang perlu kita kemukakan, apa yang menjadi tujuan dari kampanye itu? Apakah sekedar untuk popularitas dengan sering tampil, atau untuk meningkatkan elektabilitas ? Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang memiliki popularitas dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi.  Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Penentu suatu pilihan, popularitas atau elektabilitas? Samakah pengertian popularitas dan elektabilitas itu? Apakah sebenarnya elektabilitas itu? Apa bedanya dengan popularitas? Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak...

SISTEM PEMERINTAHAN - Ada beberapa sistem pemerintahan yang dikenal di dunia yang sangat populer dianut oleh beberapa negara. Sistem pemerintahan diperlukan dalam menjaga kestabilan penyelenggaraan negara sehingga proses penyelenggaraan yang terjadi mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut. Sistem pemerintahan perlu dipahami sebagai sebuah kesepakatan bersama antara pemerintah dan warga negara dan seluruh elemen negera.  Gerakan separatisme di beberapa negara terjadi diakibatkan sistem pemerintahan yang dirasa memberatkan bagi warga negara atau merugikan rakyat. Hal tersebut tentu saja mengganggu kestabilan negara yang dapat berdampak kepada rusaknya sendi-sendi ekonomi, politik dan bidang lainnya di neagara tersebut ayng pada akhirnya dapat menyebabkan runtuhnya negara tersebut. Mari sama-sama kita simak tulisan berikut ini tentang sistem pemerintahan negara. TUJUAN SISTEM PEMERINTAHAN Adapun tujuan sistem pemerintahan antara ...

BIAYA POLITIK - Penyalahgunaan anggaran bantuan sosial (bansos) di kementerian perlu diwaspadai menjelang momentum pemilihan umum (Pemilu) yang membutuhkan biaya politik tinggi. Adanya peningkatan dana bansos di beberapa kementerian tersebut perlu diteliti jika memang tidak wajar maka perlu untuk dipangkas sebagaimana mestinya. Apalagi dana bansos di beberapa kementerian seperti kementerian yang dipimpin oleh menteri yang berasal dari parpol, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan penelusuran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Kementerian Agama mengalami peningkatan dana bansos 102,8%, dari Rp5,56 triliun menjadi Rp11,28 triliuN. Terakhir, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meningkat 826%, yaitu dari Rp7,6 miliar menjadi Rp70,4 miliar. Politik uang yang menuntut biaya politik yang tinggi patut diwaspadai sehingga up...